Bulan Mei yang sama

Bulan Mei selalu memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan perjuangan kelas pekerja, baik dalam kerangka gerakan buruh modern maupun dalam sejarah perlawanan terhadap sistem produksi yang menindas. Pada 1 Mei setiap tahun, jutaan buruh di seluruh dunia memperingati Hari Buruh Internasional (May Day)—sebuah penanda simbolik atas sejarah panjang perjuangan hak-hak pekerja yang sering kali berlangsung dalam kerangka konflik struktural antara tenaga kerja dan pemilik modal.

Di Indonesia, peringatan tersebut rutin dilangsungkan dalam bentuk demonstrasi, mimbar bebas, serta penyampaian tuntutan terhadap pemerintah dan dunia usaha. Pada tahun 2025 ini, May Day kembali dirayakan dengan rangkaian aksi dan kampanye publik di berbagai kota besar. Namun, sebagaimana kecenderungan yang menguat sejak satu dekade terakhir, peringatan ini kerap terjebak dalam simbolisme prosedural. Aksi buruh berlangsung dalam koridor legal-formal, sering kali dikawal ketat oleh aparat keamanan, dan tidak jarang diisi oleh pidato-pidato yang telah dinegosiasikan sebelumnya.

Jika diamati secara kritis, fenomena ini mencerminkan proses depolitisasi yang sistemik: sebuah upaya untuk meredam potensi radikal gerakan buruh melalui format-format yang terkontrol. Dalam kerangka itulah, penting untuk mengingat bahwa pada bulan Mei pula, tepatnya tahun 1832, telah terjadi salah satu bentuk perlawanan buruh yang paling eksplisit dan brutal dalam sejarah kolonial di Pulau Jawa. Peristiwa tersebut terjadi di Garacina, sebuah permukiman kerja paksa di wilayah Wanayasa, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Purwakarta.

Dalam konteks sejarah kolonial Hindia Belanda, Garacina merupakan pusat aktivitas ekonomi berbasis teh yang melibatkan tenaga kerja asal Tiongkok, khususnya dari pelabuhan Makau. Para pekerja ini, sebagaimana dicatat dalam laporan Residen Karawang dan naskah lokal seperti Wawacan Perang Cina, tidak memiliki status legal sebagai warga, buruh kontrak, maupun penduduk tetap. Mereka ditempatkan dalam posisi subaltern, sebagai alat produksi yang keberadaannya ditentukan oleh kebutuhan pasar kolonial dan struktur pengawasan feodalistik.

Pada bulan Mei 1832, para pekerja di Garacina melakukan pemberontakan. Mereka membakar gudang, menyerang loji residen, dan menyebabkan kehancuran administratif yang signifikan di wilayah Purwakarta dan Tanjungpura. Tidak ada serikat, tidak ada pidato, tidak ada negosiasi. Perlawanan tersebut murni lahir dari akumulasi ketidakadilan: keterlambatan pembayaran upah, sanksi kolektif yang arbitrer, serta kondisi kerja yang mendekati bentuk perbudakan modern. Peristiwa ini kemudian dicatat secara sepihak oleh pemerintah kolonial sebagai “kerusuhan Tionghoa” (Chinees oproer), sebuah istilah yang mengaburkan akar ekonomi-politik dari pemberontakan tersebut.

Garacina (Mei 1832)

Pemberontakan yang terjadi pada bulan Mei 1832 di wilayah Garacina, Wanayasa, bukan sekadar insiden lokal atau gangguan keamanan distrik. Ia merupakan manifestasi historis dari ketegangan kelas yang laten dalam struktur produksi kolonial di Hindia Belanda. Buruh-buruh Tionghoa yang ditempatkan di kamp kerja paksa Wanayasa tidak datang sebagai individu yang memiliki status sosial-legal, melainkan sebagai tenaga kerja migran yang dikomodifikasi secara sistematis.

Menurut catatan Residen Karawang yang dilaporkan pada pertengahan 1832, pekerja-pekerja tersebut didatangkan melalui pelabuhan Makau untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada ekspansi perkebunan teh pemerintah. Mereka tidak diberi izin tinggal tetap, tidak memiliki hak atas tanah, dan hidup dalam kondisi barak-barak bambu yang minim sanitasi serta pengawasan ketat dari mandor kolonial. Dalam surat pribadi T.H. Tobias yang dikirim dari Cianjur ke Batavia dan kemudian dikutip dalam Mijn Loopbaan in Indië karya G. de Serière (1849), disebutkan bahwa para pekerja Tionghoa “bekerja tanpa kejelasan upah, sering dihukum secara kolektif, dan tidak memiliki akses pada sistem hukum distrik.”

Bentuk-bentuk dominasi yang diterapkan terhadap buruh di Garacina dapat dibaca sebagai artikulasi awal dari logika primitive accumulation yang dijelaskan Karl Marx dalam Das Kapital. Dalam logika tersebut, buruh tidak semata-mata dieksploitasi dalam relasi kerja, tetapi terlebih dahulu dipisahkan dari segala bentuk kepemilikan, termasuk hak atas tubuh dan waktu. Tenaga kerja yang dikurung dalam barak-barak Garacina tidak memiliki agensi untuk menolak, bernegosiasi, atau membentuk kolektivitas representatif. Dalam struktur seperti itu, kesadaran kelas tidak berkembang melalui serikat atau pendidikan politik, melainkan melalui kondisi material yang ekstrem dan eksploitasi yang tak terbantahkan.

Pemberontakan pada 10–12 Mei 1832, yang memuncak dengan pembakaran loji residen dan penjarahan gudang distrik Purwakarta, adalah bentuk protes radikal terhadap totalitas kondisi tersebut. Tidak ada struktur komando formal, tidak ada manifesto. Yang ada hanyalah koordinasi organik dari tubuh-tubuh yang telah ditekan terlalu lama. Seperti dijelaskan dalam Wawacan Carita Perang Cina, pergerakan dimulai dari tanjakan Pasir Panjang, di mana sekelompok buruh menyerbu pos jaga dan menerobos ke pusat kota. Mereka membebaskan para tahanan, menghancurkan fasilitas logistik, dan membakar dokumen-dokumen resmi distrik.

Namun narasi yang tersisa dari peristiwa ini sebagian besar ditulis dalam bingkai kekuasaan. Baik arsip kolonial maupun teks lokal semacam Wawacan justru memperkuat pembacaan dominan: bahwa para buruh adalah “perusuh” atau “Cina ngamuk” yang mengganggu ketertiban negara. Tidak ada satu pun dari mereka yang disebut namanya. Tidak ada yang diberi identitas selain kategori etnis. Dalam hal ini, pelupaan adalah bagian dari penghukuman.

Pemberontakan Garacina adalah ekspresi paling mentah dari perjuangan kelas yang belum memiliki artikulasi ideologis, namun secara material telah mewakili bentuk paling telanjang dari eksploitasi. Ia tidak menggunakan mikrofon, karena bahkan berbicara dalam bahasa sendiri pun bukan hak. Ia tidak memiliki serikat, karena sistem belum mengakui keberadaan mereka sebagai pekerja, melainkan sebagai properti kerja.

May Day 2025

Pada tanggal 1 Mei 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai organisasi buruh di Indonesia kembali menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Demonstrasi dilakukan di berbagai kota besar, dengan pusat massa terkonsentrasi di wilayah ring 1—Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Massa buruh datang dengan atribut serikat: spanduk, bendera, kaus seragam, dan daftar tuntutan yang umumnya berisi isu kenaikan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, serta jaminan kerja layak.

Namun, jika diperhatikan secara struktural, aksi buruh kontemporer ini—meskipun dilakukan dalam semangat perjuangan—berlangsung dalam ruang yang telah dijinakkan oleh sistem hukum dan keamanan negara. Perlawanan menjadi bagian dari agenda tahunan yang dapat diprediksi, dikelola, dan bahkan dikomodifikasi. Serikat buruh, yang seharusnya menjadi alat kolektif untuk menyusun kekuatan kelas, kerap terjerat dalam logika legalisme dan prosedur administratif, yang pada akhirnya menghambat radikalisasi gerakan.

Buruh dihadapkan pada dilema ganda: di satu sisi mereka diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, namun di sisi lain mereka terus dikontrol melalui pembatasan ruang gerak, intimidasi halus, dan mediasi kelembagaan yang menguntungkan kepentingan modal. Aparat keamanan negara tidak lagi bersifat represif secara terbuka, melainkan bertindak sebagai “pengatur lalu lintas perlawanan,” memastikan demonstrasi berlangsung tertib, tidak mengganggu sirkulasi kapital, dan selesai sesuai jadwal.

Dalam terminologi Marxian, situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk ideologi dalam praksis sehari-hari. Negara, dalam fungsi hegemoniknya, tidak hanya melindungi kepentingan kelas dominan melalui alat represif (repressive apparatus), tetapi juga melalui aparatus ideologis (ideological apparatus)—termasuk di dalamnya serikat yang telah dilembagakan, undang-undang ketenagakerjaan, dan bahkan narasi-narasi nasionalisme yang mengajak buruh untuk “bersabar demi pertumbuhan ekonomi.”

Di atas permukaan, buruh hari ini tampak memiliki lebih banyak hak dibanding buruh Garacina 1832. Mereka bisa berbicara di depan publik, bisa mengorganisir diri, dan bahkan bisa duduk dalam forum tripartit bersama pemerintah dan pengusaha. Namun jika ditelaah secara material, mereka tetap berada dalam posisi subordinat terhadap logika akumulasi kapital. Waktu kerja mereka terus ditekan, pengupahan direduksi melalui skema fleksibel, dan kepastian kerja semakin digerus oleh model hubungan industrial berbasis kontrak jangka pendek.

Yang berubah hanyalah cara sistem menyampaikan penindasan.

Pada tahun 1832, tubuh buruh dihukum dengan cambuk dan kelaparan. Pada tahun 2025, tubuh buruh dihukum dengan kontrak tanpa jaminan dan angka produktivitas yang menjadi tolok ukur manusia. Jika buruh Garacina tidak memiliki serikat, maka buruh modern memiliki terlalu banyak serikat—namun yang satu sama lain saling menegasikan dan gagal membentuk posisi kelas yang konsisten.

Di tengah kondisi ini, May Day kehilangan potensinya sebagai momen radikal untuk menyusun kekuatan politik alternatif. Ia menjadi ritual tahunan yang tetap penting secara simbolik, namun kurang mampu mengguncang fondasi struktural kapitalisme. Perlawanan tetap ada, tetapi semakin terkunci dalam format yang telah diatur dan disesuaikan agar tidak mengganggu proses sirkulasi nilai lebih (surplus value).

Sejarah Kelas yang Berulang

Dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), Karl Marx menulis bahwa “sejarah terjadi dua kali: pertama sebagai tragedi, kedua sebagai farce.” Pernyataan ini, dalam konteks perjuangan kelas, bukan sekadar aforisme sarkastik, melainkan refleksi struktural atas bagaimana kontradiksi dalam sistem produksi kapitalis terus berulang—meski dalam bentuk yang tampak berbeda di permukaan.

Tragedi pertama dapat dibaca dalam insiden Garacina 1832. Di sana, buruh Tionghoa diposisikan sebagai tenaga kerja tanpa identitas, dibentuk dan dikendalikan sepenuhnya oleh sistem produksi kolonial. Mereka mengalami bentuk eksploitasi yang sangat elementer: dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrem, dikenai denda kolektif, tidak dibayar tepat waktu, dan tidak diberi ruang negosiasi. Tidak ada perwakilan, tidak ada ruang legal, dan tidak ada narasi yang melindungi mereka dari status sebagai alat produksi hidup.

Pemberontakan yang mereka lakukan bukan hasil pendidikan ideologis atau agitasi politik, tetapi murni ekspresi dari kontradiksi material yang telah mencapai titik didih. Dalam kerangka teori Marx, inilah bentuk paling awal dari perjuangan kelas yang bersifat spontan (class-in-itself): perlawanan yang muncul dari tekanan struktural ekonomi, tanpa kesadaran ideologis yang terorganisir. Buruh Garacina tidak menuntut hak-hak sipil atau kebebasan berekspresi; mereka hanya menyerbu dan membakar, karena semua bentuk dialog telah ditutup.

Farce muncul dua abad kemudian, dalam bentuk peringatan Hari Buruh modern. Di sinilah sejarah berulang, tetapi dalam versi yang telah “dimodifikasi” oleh logika neoliberalisme dan struktur negara modern. Buruh kontemporer, meskipun telah mendapatkan berbagai ruang formal, tetap berada dalam posisi subordinat. Mereka dilibatkan dalam proses demokratisasi, tetapi tidak memiliki kuasa substantif dalam pengambilan kebijakan ekonomi-politik. Mereka diminta bersuara, namun tidak diberikan pilihan lain kecuali berteriak dalam arena yang sudah diatur.

Dalam kerangka teori kelas-untuk-dirinya sendiri (class-for-itself), sebagaimana dibedakan oleh Marx, buruh semestinya bergerak melampaui kesadaran spontan menuju kesadaran politis yang terorganisir. Namun dalam praktiknya, banyak gerakan buruh justru berhenti pada level permukaan—terkunci dalam tuntutan jangka pendek dan agenda reformis yang gagal menantang struktur ekonomi secara fundamental.

Di sisi lain, negara modern telah belajar untuk merespons gerakan buruh dengan cara yang lebih canggih daripada kolonialisme langsung. Jika pemerintah kolonial menggunakan kekerasan fisik dan senjata untuk menumpas pemberontakan, maka negara kontemporer menggunakan perangkat hukum, wacana pembangunan nasional, dan kooptasi politik untuk mereduksi potensi radikal buruh. Dalam situasi ini, relasi kelas tetap eksis, tetapi dikaburkan oleh mekanisme ideologis yang lebih halus dan sistematis.

Oleh karena itu, jika Garacina mencerminkan wajah telanjang kapitalisme kolonial, maka May Day modern mencerminkan wajah tersamar kapitalisme neoliberal. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa di bawah berbagai bentuk perubahan sosial dan hukum, substansi relasi kelas tetap tidak bergeser: buruh tetap berada di bawah logika akumulasi nilai lebih, dalam sistem yang mengatur tubuh, waktu, dan produktivitas mereka demi kepentingan akumulasi modal.

Marx, dalam Capital, telah menyatakan bahwa “akumulasi kekayaan di satu kutub berarti akumulasi penderitaan, kerja paksa, kebodohan, dan perampasan di kutub yang lain.” Kalimat ini tetap relevan, baik di Garacina 1832 maupun Jakarta 2025.

May Day Bukan Seremonial

]Apa yang terhubung antara Garacina 1832 dan Jakarta 2025 bukan semata fakta bahwa keduanya terjadi pada bulan yang sama, tetapi karena keduanya mengungkap pola penindasan kelas yang tak terputus. Meskipun bentuknya berubah dari kerja paksa ke kontrak fleksibel, dari denda kolektif ke pemotongan upah insentif, dan dari pembakaran loji ke rapat kerja nasional serikat buruh, struktur fundamental relasi produksi tetap bertumpu pada penghisapan tenaga kerja demi akumulasi kapital.

Bulan Mei, dengan seluruh simbolismenya, seharusnya bukan sekadar momentum seremonial yang diperingati dengan slogan dan pernyataan pers. Ia adalah alarm historis: pengingat bahwa setiap akumulasi kekayaan selalu memiliki bayangan panjang berupa akumulasi ketimpangan dan penderitaan yang tersembunyi di bawahnya.

Jika pemberontakan Garacina dimarjinalkan dalam historiografi karena dilakukan oleh buruh tanpa nama dan tanpa akses terhadap narasi resmi, maka May Day kontemporer menghadapi ancaman lain: dijinakkan melalui legalitas dan wacana pembangunan. Inilah bentuk baru penjinakan: bukan dengan represi brutal, tetapi dengan pengakuan parsial yang dikondisikan agar tidak mengganggu sirkulasi kapital.

Dalam kacamata Marxian, peringatan Hari Buruh tidak boleh dilepaskan dari tujuan strategis pembentukan kesadaran kelas (class consciousness). Peringatan ini seharusnya menjadi momen untuk menyusun ulang strategi politik kelas pekerja, mengidentifikasi bentuk-bentuk baru eksploitasi, serta membangun solidaritas lintas sektor yang mampu menantang struktur akumulasi kapital secara langsung.

Opini penulis adalah bahwa tanpa kesadaran historis dan arah politik yang jelas, May Day akan terus menjadi peringatan kosong—dirayakan tapi tidak mengguncang. Sedangkan Garacina akan terus menjadi catatan kaki, terhapus dari kurikulum dan dihilangkan dari imajinasi kolektif bangsa.

Namun keduanya, baik api yang menyala di loji Purwakarta maupun mikrofon yang diserahkan ke perwakilan serikat hari ini, tetap memiliki pesan yang sama: bahwa selama sistem produksi masih menempatkan tenaga kerja sebagai komoditas, maka perlawanan akan terus hidup, entah dalam bentuk pembakaran gudang atau pembangkangan yang lebih tersembunyi.

Mei bukan bulan kemenangan. Ia adalah pengingat bahwa pertarungan belum usai.