Ketika Negara Mengirim Anak ke Barak Militer — Solusi atau Kegagalan Sistem?
20.13
Remaja, Negara, dan Barak Militer
Sejak 1 Mei 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi resmi menjalankan kebijakan yang mengejutkan sekaligus mengundang perdebatan luas: anak-anak remaja yang dianggap “nakal” kini dikirim ke barak militer. Mereka — sebagian besar pelajar SMP dan SMA — tidak dikirim untuk berperang, melainkan untuk “dibina”. Mereka akan menjalani pelatihan disiplin, baris-berbaris, kegiatan fisik, hingga konseling dalam skema yang disebut sebagai program pemulihan perilaku.Narasi yang dikedepankan pemerintah sederhana: ada krisis dalam dunia remaja, dan negara perlu turun tangan secara tegas. Tetapi dari sisi lain, banyak yang mempertanyakan arah kebijakan ini. Apakah ini bentuk kepedulian terhadap masa depan anak muda — atau justru cermin dari gagalnya sistem pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membina mereka?
Kebijakan ini bukan hanya soal barak atau militer. Ia menyentuh titik paling sensitif dalam masyarakat kita hari ini: bagaimana negara memandang anak-anaknya, bagaimana masyarakat memperlakukan remaja, dan bagaimana krisis sosial yang lama diabaikan kini dijawab dengan pendekatan keras. Sebelum kita menyetujui atau menolak, kita perlu memahami akar persoalan yang mendorong munculnya kebijakan ini. Dan akar itu tidak sederhana.
Kenakalan atau Kriminalitas?
Dalam banyak diskusi publik, istilah “anak nakal” sering dilontarkan begitu saja — ringan, seolah remeh. Tetapi kenyataan sosial hari ini menunjukkan bahwa sebagian perilaku remaja sudah melampaui batas kenakalan konvensional. Mereka tidak sekadar bolos sekolah atau membantah guru. Mereka membawa senjata tajam, memicu tawuran berdarah, menjadi kurir narkoba, bahkan merekam dan menyebarkan kekerasan yang mereka lakukan sendiri.Data dari Polres Metro Depok mencatat bahwa hanya dalam dua bulan pertama tahun 2023, sebanyak 367 pelajar terlibat dalam kasus tawuran. Ini bukan angka kecil. Di saat yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat merilis temuan bahwa sembilan dari lima puluh dua kasus peredaran narkoba yang mereka tangani sepanjang tahun tersebut melibatkan pelajar dan mahasiswa. Dan semua ini hanya yang tercatat.
Lalu ada satu gejala baru yang lebih sunyi, namun tak kalah mengkhawatirkan: adiksi terhadap gawai. Menurut GoodStats, pada tahun 2023 Indonesia menjadi negara dengan rata-rata penggunaan internet tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 6 jam per hari. Bagi banyak remaja, gawai bukan sekadar alat hiburan, melainkan satu-satunya dunia yang mereka kenal. Akibatnya, banyak dari mereka kehilangan ritme hidup sehat, mengalami gangguan tidur, sulit membentuk regulasi emosi, dan hidup dalam eksistensi yang nyaris seluruhnya digital.
Kita tidak sedang berbicara tentang kenakalan anak-anak. Kita sedang menyaksikan dampak dari kondisi sosial yang membuat remaja kehilangan arah hidup. Dan jika negara meresponsnya dengan pendekatan militer, kita harus terlebih dahulu jujur melihat: dari mana krisis ini berasal? Dan kenapa sistem-sistem yang seharusnya menjadi pelindung justru gagal memagari mereka?
Ketimpangan Sosial dan Disfungsi Institusi
Untuk memahami mengapa begitu banyak remaja terseret ke dalam kekerasan, narkoba, dan kehilangan orientasi hidup, kita tidak bisa berhenti pada perilaku mereka saja. Kita harus melihat ke arah yang lebih luas: ke kondisi sosial yang membentuk mereka. Ke dalam rumah, ke sekolah, ke lingkungan tempat mereka tumbuh — dan lebih jauh lagi, ke struktur masyarakat yang gagal memberi mereka ruang untuk berkembang secara sehat.Di banyak kota dan kabupaten Jawa Barat, terutama wilayah pinggiran seperti Karawang, Purwakarta, atau Depok, jutaan anak tumbuh dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka tinggal di rumah-rumah petak, saling berimpitan, dengan orang tua yang bekerja hampir sepanjang hari demi bertahan hidup. Anak-anak ini jarang mendapat perhatian emosional, nyaris tidak memiliki ruang bermain yang aman, dan tumbuh besar dalam ritme sosial yang padat tekanan, tapi kosong makna.
Sosiolog Émile Durkheim menyebut kondisi seperti ini sebagai anomie — suatu keadaan di mana norma dan nilai dalam masyarakat kehilangan fungsinya sebagai pengikat sosial. Dalam ruang sosial yang seperti ini, anak-anak tidak lagi tahu ke mana harus mengacu. Apa yang benar? Apa yang penting? Siapa yang peduli?
Ketika nilai-nilai dasar seperti rasa hormat, kedisiplinan, dan tanggung jawab kehilangan tempatnya dalam kehidupan sehari-hari, remaja akan mencari sistem nilai alternatif. Sering kali, mereka menemukannya dalam geng, dalam komunitas pergaulan jalanan, atau dalam dunia digital yang tanpa batas dan tanpa pengawasan.
Lebih parah lagi, banyak dari mereka dilabeli sejak awal sebagai “anak nakal”. Label ini, seperti dijelaskan oleh teori interaksionisme simbolik, bukan hanya menjadi sebutan — tapi juga nubuatan. Ketika seseorang terus-menerus dianggap pembuat masalah, besar kemungkinan ia akan mulai mempercayainya, dan bertindak sesuai dengan label tersebut.
Dan di tengah semua itu, institusi yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pendamping — sekolah, keluarga, dan komunitas — berada dalam posisi yang semakin lemah. Sekolah lebih sibuk mengejar angka ujian daripada memahami dunia batin murid-muridnya. Orang tua kehilangan energi dan waktu. Komunitas-komunitas sosial yang dulu menjadi benteng kolektif kini terpecah oleh ritme kehidupan urban yang individualistik.
Maka ketika negara datang dengan kebijakan “pengiriman ke barak militer”, langkah itu — baik atau buruk — muncul sebagai respons terhadap krisis kolektif yang dibiarkan terlalu lama. Pertanyaannya: apakah ini respons yang adil, efektif, dan manusiawi?
Pemulihan atau Represi?
Kebijakan pengiriman remaja ke barak militer oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari krisis sistemik: ketidakmampuan sekolah untuk membina, keterbatasan keluarga untuk hadir, dan tumpulnya komunitas sosial sebagai ruang kontrol sosial. Dalam kondisi itu, negara — sebagai aktor terakhir — datang dengan satu pendekatan yang selama ini diasosiasikan dengan kedisiplinan: militer.Dalam narasi resmi, barak militer bukan tempat hukuman, melainkan “wadah pembinaan karakter”. Remaja yang masuk ke dalamnya akan menjalani rutinitas fisik dan mental: bangun pagi, apel, olahraga, disiplin waktu, kerja sama tim, serta pelatihan moral. Di beberapa tempat, bahkan disediakan sesi konseling dan pembinaan spiritual. Sekilas, semua ini terdengar seperti bentuk perhatian negara yang sangat dibutuhkan oleh remaja yang hilang arah.
Namun tetap harus diingat: barak adalah simbol kekuasaan vertikal. Ia mengandaikan hubungan yang kaku antara yang mengatur dan yang diatur, antara komando dan kepatuhan. Ketika metode ini diterapkan pada remaja, terutama mereka yang mengalami disfungsi psikososial, ada risiko besar bahwa pembinaan berubah menjadi penaklukan. Masalah yang seharusnya ditangani dengan pendekatan empatik, bisa terjebak menjadi sekadar pemaksaan perilaku melalui otoritas.
Pertanyaannya bukan hanya “apa yang diajarkan di dalam barak?”, tetapi “apakah remaja ini punya ruang untuk bicara, menyuarakan perasaan, dan memproses traumanya?”. Apakah yang mereka terima adalah pemulihan atau hanya represi yang dibungkus dengan nama pembinaan?
Hingga kini, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merilis dokumen resmi yang menjelaskan secara detail mekanisme pelaksanaan program ini. Informasi yang tersedia di media menyebutkan bahwa barak militer yang digunakan berlokasi di wilayah Bandung dan Purwakarta, dengan durasi pembinaan berkisar antara dua minggu hingga satu bulan. Namun belum ada kejelasan siapa yang menjadi pelatih utama — apakah dari unsur militer aktif, dinas sosial, atau gabungan. Selain itu, kriteria seleksi remaja yang dianggap layak “dibina” juga tidak dipublikasikan secara transparan, membuka ruang bagi potensi bias atau ketidaksesuaian etis dalam implementasinya.
Apalagi, hingga saat ini belum tersedia data terbuka yang menjelaskan mekanisme seleksi, kurikulum pembinaan, atau protokol etika dalam pelaksanaan program ini. Siapa yang menentukan anak layak masuk barak? Apa indikator keberhasilannya? Siapa yang memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan, baik fisik maupun psikologis, selama proses pembinaan?
Barak militer bisa menjadi solusi darurat. Tapi solusi yang tergesa dan tidak transparan justru berpotensi memperdalam luka sosial yang ada. Kita tidak sedang merawat generasi, kita sedang menyiapkan bom waktu — jika yang ditanamkan bukan kesadaran dan kemandirian, melainkan kepatuhan semu di bawah tekanan.
Masa Remaja Bukan Ruang Tunda
Remaja bukan hanya “orang dewasa dalam versi mentah”, dan bukan pula sekadar “anak-anak yang membangkang”. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja adalah fase yang unik, rentan, dan krusial. Ia menjadi ruang antara — transisi yang menentukan apakah seseorang mampu membentuk identitas yang utuh atau justru terjebak dalam kebingungan sosial dan emosional.Menurut Erik Erikson, salah satu tokoh penting dalam teori perkembangan psikososial, masa remaja adalah periode pencarian jati diri (identity vs role confusion). Gagal di fase ini bisa membuat seseorang mengalami ketidakstabilan emosi, disorientasi arah hidup, dan bahkan kecenderungan antisosial di masa dewasa. Celakanya, fase ini hanya berdurasi singkat: sekitar tiga hingga lima tahun. Dan seperti luka yang tidak diobati, kegagalan yang terjadi di masa remaja bisa membusuk dan menyebar ke fase kehidupan selanjutnya.
Dalam konteks ini, penanganan yang lamban atau salah sasaran bukan hanya tidak efektif, tetapi juga merusak. Kita tidak bisa berharap sistem pendidikan atau keluarga yang saat ini sedang limbung bisa segera pulih dan merespons kebutuhan anak-anak ini secara ideal. Maka intervensi memang dibutuhkan. Tapi bentuk dan spirit dari intervensi itulah yang menentukan apakah ini akan menjadi ruang pemulihan atau justru trauma baru.
Program barak militer mungkin menawarkan struktur yang dibutuhkan: rutinitas, batasan, dan kedisiplinan. Namun, tanpa adanya pemahaman psikologis yang utuh terhadap kondisi remaja, semua itu bisa menjadi bentukan yang kaku dan mereduksi kompleksitas manusia menjadi sekadar “mana yang patuh dan mana yang tidak”. Padahal, remaja tidak butuh sekadar dikendalikan. Mereka butuh didengar, dipahami, dan dipandu menuju versi terbaik dari dirinya — bukan versi yang seragam menurut negara.
Inilah pentingnya pendekatan psikologi dalam menilai dan mendampingi remaja bermasalah: bukan untuk membenarkan perilaku menyimpang mereka, melainkan untuk membongkar kondisi psikis dan sosial yang membuat penyimpangan itu tumbuh. Tanpa pemahaman seperti itu, kita hanya akan menyentuh gejala, bukan akar masalah.
Menolak atau Menerima?
Dalam situasi sosial yang kompleks dan mendesak, pertanyaan yang terlalu hitam-putih sering kali gagal menangkap kenyataan. Begitu pula dengan kebijakan pengiriman remaja ke barak militer. Ia tidak layak disambut dengan sorak-sorai, tapi juga terlalu gegabah jika langsung ditolak mentah-mentah. Sebab pada titik tertentu, kebijakan ini mencerminkan satu hal yang sudah lama kita abaikan: bahwa sistem sosial kita, dalam banyak hal, telah menyerah lebih dulu sebelum anak-anak ini menyerah pada kekacauan hidupnya.Kita bisa memperdebatkan pendekatan militer. Kita bisa mengkritik kekurangannya: pendek, sempit, berisiko menormalisasi kekerasan simbolik. Namun, jika kita menolak tanpa menawarkan jalan keluar lain — yang bisa dilaksanakan hari ini, bukan lima tahun lagi — maka kita sedang memilih untuk membiarkan krisis ini terus berlangsung tanpa intervensi.
Yang dibutuhkan sekarang bukan idealisme yang kaku, melainkan realisme yang manusiawi. Program barak militer bisa menjadi jembatan — bukan ke arah otoritarianisme, tetapi ke arah pemulihan struktur hidup remaja yang sempat hilang. Dengan syarat: ia dijalankan di bawah prinsip transparansi, dilengkapi dengan pendekatan psikososial yang profesional, dan dikontrol secara etis oleh publik.
Negara memang seharusnya hadir ketika anak-anak berada dalam bahaya. Tapi kehadiran negara tidak boleh berubah menjadi tekanan baru. Ia harus menjadi tempat berlindung, bukan tempat pelarian dari tanggung jawab sistemik. Jika kita ingin menyelamatkan generasi ini, kita harus berhenti menyederhanakan persoalan mereka sebagai “kenakalan”. Kita harus melihat mereka sebagai cermin dari kegagalan kita sendiri.
Dan jika kita cukup jujur melihat ke dalam, mungkin barak bukan satu-satunya tempat yang perlu dibenahi. Mungkin yang lebih penting untuk kita koreksi adalah cara kita mendefinisikan siapa yang pantas dipeluk, dan siapa yang pantas dikirim ke barak.
0 komentar